Radar Utama – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional dekarbonisasi sektor persampahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sejak Sabtu (11/11) sampai Minggu (12/11).
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Senin, peserta lokakarya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, itu melihat langsung bagaimana praktik-praktik baik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public-private partnership.
“Banyuwangi adalah contoh bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor privat dan masyarakatnya sendiri. Kami berharap, lewat forum di Banyuwangi ini bisa memberikan inspirasi serta berbagi pengalaman baik antardaerah,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Kemenko Marves Nani Hendriati.
Nani menyampaikan bahwa daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah, dan pemerintah pusat akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya.
“Dengan catatan hanya kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat (penanganan sampah),” katanya.
Lokakarya ini juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Menurut dia, penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum genting, padahal sampah saat ini menjadi isu arus utama yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah.
“Kami memahami ada banyak sektor yang penting yang perlu dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, masalah sampah ini saat ini tidak boleh diabaikan, kita harus sudah mulai berpikir bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke depan. Dibutuhkan juga komitmen yang kuat dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas pembangunan,” kata Anas.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa di Banyuwangi saat ini memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R) hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.
Pemkab Banyuwangi, juga telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan, oleh karena itu penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif dari hulu ke hilir.
“Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga surat edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa,” ujar Ipuk.
Selain itu, lanjut Ipuk, pemerintah daerah setempat juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan.
“Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia untuk pembangunan TPS3R Balak,” kata Ipuk.
Hingga saat ini Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS3R di sejumlah kecamatan, di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton per hari dengan sasaran 55.491 rumah tangga.
Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rata-rata sampah yang dikelola mencapai 270 ton yang berasal dari 7.500 rumah tangga di empat desa di Kecamatan Muncar.
Banyuwangi juga bekerja sama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dengan memasang jaring penghalang, dan saat ini sebanyak 30 jaring penghalang telah terpasang di sejumlah titik sungai di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.