Radar Utama – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan peran auditor internal dalam manajemen risiko pembangunan nasional sangat krusial lantaran pengabaian terhadap risiko dapat mengancam keberhasilan pembangunan.
“Kemampuan internal auditor untuk membantu mengidentifikasi berbagai risiko yang harus dimitigasi, dan memberikan peringatan awal akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan,” ujarAteh, di Jakarta, Selasa.
Meski begitu, dirinya mengatakan komitmen dan kolaborasi bersama dalam manajemen risiko pembangunan nasional tetaplah penting agar auditor internal tidak berjalan sendiri.
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Ateh berpendapat, setiap aspek pembangunan memiliki sifat lintas sektoral, karenanya penting untuk semua kementerian, lembaga, dan badan usaha memiliki persepsi serta komitmen atas target yang akan dicapai.
Apalagi, kondisi dunia yang terus berubah mendatangkan tantangan dan medan risiko yang berbeda. Untuk itu, terobosan baru terus diperlukan oleh auditor internal dalam mengawal implementasi manajemen risiko.
“Maka dari itu pengembangan kompetensi auditor internal menjadi salah satu fokus utama BPKP,” ujarnya.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nawal Nely menyebutkan pihaknya terus melakukan kolaborasi dengan BPKP untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga lingkungan BUMN yang stabil serta untuk mengambil langkah atau keputusan yang bijaksana dan hati-hati. Adapun salah satu kolaborasi Kementerian BUMN bersama BPKP berupa pembentukan Risk Maturity Index (RMI) atau Indeks Kematangan Risiko BUMN.
“Melalui RMI, BUMN dapat meningkatkan pemahaman terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. RMI akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dalam manajemen risiko BUMN,” kata Nawal.