Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem

Radar Utama – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 naik menjadi Rp857,6 triliun, yang digunakan antara lain untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

“Untuk transfer ke daerah yang dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun, terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan tahun 2023,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu.

Angka stunting di Indonesia berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) masih di angka 21,6 persen, sedangkan saran dari Organisasi Kesehatan Dunia, standar prevalensi stunting harus di bawah 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Sedangkan pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 1,12 persen atau berkurang 0,62 persen dari September 2022.

Selain itu, peningkatan alokasi transfer ke daerah juga ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.

Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.

Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 dirancang dengan defisit sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp522,8 triliun.

Pembiayaan dari defisit tersebut akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar.

“Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan terdapat 3,3 juta orang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.

“Jumlahnya 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu kita bisa melihat, persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini di Indonesia bagian timur, sehingga perlu penanganan yang khusus,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di Jakarta, Rabu (23/8).

Nunung mengatakan untuk pulau Jawa, meski persentase kemiskinan ekstrem kecil, jumlah penduduk yang tinggi membuat angka absolut menjadi tinggi. Namun, Nunung tidak menyebut secara rinci besarannya.

Maka dari itu, sasaran program penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya berfokus pada provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi, tetapi wilayah yang angka absolut penduduk miskinnya juga tinggi.

“Jadi, sasaran-sasaran di wilayah dengan persentase tinggi dan secara absolut jumlah penduduknya tinggi. Kami optimistis di 2024 mendekati nol koma sekian, tetapi sudah menyentuh ke arah sana,” kata dia.

error: Content is protected !!