radarutama.com – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) memutuskan memecat Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari jabatannya sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Keputusan tersebut telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pemecatan Rafael Alun adalah buntut dari hasil audit investigasi terhadap harta kekayaannya oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. Dia terbukti menyembunyikan harta dan tidak patuh perpajakan.
Adapun pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo dilakukan usai publik menyoroti kekayaannya yang mencapai Rp 56,1 miliar, usai anaknya, Mario Dandy Satrio (MDS), terlibat kasus penganiayaan dan kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menuturkan, pihaknya melakukan pemeriksaan dengan membentuk tiga tim, yaitu tim eksaminasi laporan harta kekayaan, tim penelusuruan harta kekayaan yang belum dilaporkan, dan tim invetigasi dugaan fraud.
Pemeriksaan tim eksaminasi Kemenkeu
Tim eksaminasi berperan melakukan pemeriksaan seluruh harta yang dilaporkan Rafael Alun Trisambodo dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Selain itu, melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang dipamerkan di media sosial, baik berupa video maupun foto.
“Dari hasil eksaminasi, bahwa terdapat beberapa harta (Rafael Alun) yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan,” ungkap Awan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3/2023).
Pemeriksaan tim penelusuruan harta
Sementara tim penelusuruan harta kekayaan yang belum dilaporkan, seperti namanya, berperan menelusuri harta-harta Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), termasuk aset-aset yang diatasnamakan pihak lain untuk menyembunyikan harta.
Hasil pemeriksaan tim ini, ditemukan bahwa terdapat hasil usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo . Dia juga tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan.
Selain itu, ditemukan pula sebagian aset Rafael Alun diatasnamakan pihak terafiliasi, baik itu orang tua, adik-kakak, maupun teman.
Pemeriksaan tim investigasi dugaan fraud
Kemudian pemeriksaan tim investigasi dugaan fraud, dengan turut melibatkan hasil pemeriksaan dari tim lainnya, menemukan bahwa selain tidak patuh pajak dan bergaya hidup mewah, Rafael Alun terbukti tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu ditemukan bahwa Rafael Alun Trisambodo menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Serta terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya dia menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya.
“Terbukti yang bersangkutan tidak menunukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar,” ungkap Awan.
Rafael Alun tak dapat pensiunan usai dipecat
Sederet hasil pemeriksaan terhadap kekayaan Rafael Alun Trisambodo itulah, Kemenkeu menyatakan bahwa mantan eks Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II tersebut, melakukan pelanggaran disiplin berat.
Atas pelanggaran berat tersebut, Sektetaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, konsekuensi yang harus diterima Rafael Alun adalah berupa pemecatan dan tidak mendapatkan uang pensiun.
“Rekomendasi dari pemeriksaan Irjen itu kan pelanggaran dan ini kategori disiplin pelanggaran berat, jadi konsekuensinya dipecat dan tidak dapat pensiun,” ujar Heru dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3/2023).
Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menambahkan, saat ini untuk pemecatan Rafael Alun Trisambodo masih dalam proses administrasi. Menurutnya, prosesnya hanya akan memakan waktu beberapa hari ke depan.
“(Sedang proses) administrasi saja, difinalisasikan, masih perlu pemberkasan dan sebagainya, tapi itu tidak akan mengubah keputusan (pemecatan Rafael Alun),” ungkap dia.
Adapun temuan dari hasil pemeriksaan salah satu tim Itjen Kemenkeu, yakni tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, terkait sebagian aset Rafael Alun Trisambodo diatasnamakan pihak lain, sejalan dengan dugaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Rafael Alun menggunakan nominee untuk bertransaksi.
Penggunaan nominee merupakan modus yang kerap dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka. Dalam kasus ini, perantara tersebut diduga menjadi tangan panjang Rafael Alun.
Menurut PPATK, nominee bisa berupa seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda. Nama dari pihak-pihak yang dicatut dapat digunakan untuk membeli bangunan, saham, tanah, dan lain-lain.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dugaan penggunaan nominee itu dikarenakan pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara profil Rafael Alun Trisambodo dengan transaksi yang dinilai ganjil.
“Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan pada Jumat (24/2/2023).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.