radarutama.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan pembangunan kependudukan harus disesuaikan dengan kondisi dan kriteria penduduk di tiap-tiap daerah.
“Jadi angka kelahiran total (TFR) kita ini turun tapi tidak merata. Karena turun tidak merata, maka kita harus membuat kebijakan yang berbeda,” kata Hasto saat ditemui ANTARA usai Rakernas AKU 2022 di Jakarta, Jumat.
Hasto menuturkan dalam membangun penduduk seimbang di Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah melalui BKKBN tidak bisa menyamaratakan cara pembangunan karena tiap provinsi memiliki struktur kependudukan yang berbeda-beda.
Ia mencontohkan seperti halnya di Provinsi Jawa Barat, BKKBN akan lebih menggemakan kampanye “Dua Anak Cukup”, karena tingginya jumlah anak yang lahir dalam satu keluarga.
Sementara di Kalimantan Tengah, dirinya menyebut kampanye yang diberikan adalah pentingnya memberikan jarak kelahiran pada ibu setidaknya tiga tahun dan kampanye 4Terlalu yang mencakup jangan hamil di usia yang terlalu muda, jangan hamil di usia yang terlalu tua, jangan hamil terlalu sering serta jangan hamil terlalu banyak.
Menurut Hasto, di sejumlah daerah lainnya, BKKBN harus membangun penduduk seimbang dengan memprovokasi keluarga untuk mempunyai anak dengan perencanaan yang matang.
“BKKBN juga harus memprovokasi orang tua untuk hamil. Keluarga berencana itu rencana tidak hanya untuk punya anak itu penting, karena kalau hamilnya di atas 35 tahun ada banyak katakanlah kematian ibu, kematian bayi,” katanya.
Di sisi lain perencanaan pembangunan kependudukan yang tidak sama itu, ditujukan pula agar angka TFR di Indonesia semakin menurun sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada 2024 yaitu 2,1.
Hasto menambahkan terkait dengan TFR, angka semakin menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, terdapat daerah-daerah di mana angkanya masih harus diturunkan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada pada 2,9.
Ia turut mengaku apabila BKKBN masih memikirkan cara lain untuk mendekatkan penggunaan KB pada keluarga, yang kekurangan edukasi mengenai manfaat KB, seperti beberapa daerah di Papua yang masih beranggapan kalau KB akan memberhentikan kelahiran penerus suku mereka.
“Pemerintahnya sangat mendukung, pemerintah daerahnya menyatakan mau rakyatnya ikut ber-KB agar kemiskinan ekstremnya berkurang. Mungkin beberapa daerah tertentu yang masih kurang mendukung seperti Papua misalnya kalau di-KB orangnya akan habis,” ucapnya.