Radar Utama – DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial. Tambahan anggaran yang disetujii Komisi VIII DPR melalui pembahasan pada Kamis, 31 Agustus 2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Penambahan anggaran ini disetujui berbakat berbagai kinerja Kemensos yang dinilai baik. Salah satunya seperti pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
Salah satu indikator kinerja yang menjadi poin penting bagi legislator adalah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2022.
ADVERTISEMENT
Namun, menurut anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat Achmad adalah capaian yang lebih penting dari opini BPK adalah responsifitas Kemensos dalam menangani aduan masyarakat.
“Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur. Terima kasih kepada Ibu Menteri yang begitu solid dalam kinerjanya,” kata Achmad merujuk pada penyaluran bantuan Kemensos untuk korban kebakaran di Rokan Hulu Riau.
Dukungan anggaran Komisi VIII kepada Kemensos tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
Selanjutnya, DPR mendorong Kemensos untuk meningkatkan sukses salur bantuan sosial, peningkatan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.
Kemensos juga diminta untuk melanjutkan program bantuan untuk anak yatim-piatu (YAPI), memperhatikan kejehateraan tenaga pendamping sosial seperti pendamping PKH, pendamping Rehabilitasi Sosial dan Tagana.
Di lain pihak, Komisi VIII cukup menyayangkan penurunan anggaran Kemensos Tahun 2024 menjadi Rp. 79.198.826.945.000. Terjadi pengurangan senilai Rp. 220.598.950.000 dibandingkan pagu anggaran tahun 2023 senilai Rp. 79.419.425.895.000. Anggota legislatif memastikan, program-program Kemensos sudah banyak memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat.
Oleh karena itu, DPR menyetujui usulan penambahan anggaran senilai Rp. 2.755.609.466.945 yang mencakup biaya salur, penambahan RST sebanyak 9.100 rumah, honor pendamping PKH untuk 3 bulan, penambahan 20.000 KPM PENA, asuransi kesehatan bagi pendamping sosial, penambahan anggaran YAPI, dan permakanan.
Risma menyampaikan apresiasi atas dukungan para wakil rakyat. Ia berharap usulan ini bisa diterima sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2024.
“Terima kasih, mungkin semoga Januari kita bisa jalan. Semoga kekurangannya itu kami bisa dapat untuk 2024,” kata Risma.
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.***