radarutama.com – Gubernur Jambi Al Haris secara langsung berdialog dengan perwakilan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Provinsi Jambi bersama unsur Forkompimda, Kapolda Jambi, Kepala BI Perwakilan Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi membahas inflasi dan dasar pemerintah menaikkan BBM.

“Saya mengundang adik mahasiswa untuk hadir bersama mendiskusikan isu-isu yang sedang diperbicangkan terutama tentang BBM, inflasi hingga memahami situasi yang terjadi saat ini dan kami akan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” kata Al Haris, di Jambi Jumat.

Gubernur menyatakan Pemda berupaya mencegah inflasi, dimana pada 2 Agustus 2022 hasil survei BPS menyatakan bahwa Jambi memiliki inflasi tertinggi di Indonesia yaitu gabungan dari Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, sebesar 8,55 persen dimana Pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya intervensi kita dan saat ini sudah turun menjadi 7,7 persen.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui tim TPID melakukan upaya bersama untuk menurunkan inflasi tersebut dengan melihat dan mempelajari apa saja yang menyebabkan inflasi di Jambi, salah satunya adalah kebutuhan pangan antara lain cabe merah dan cabe rawit.

Pemerintah Provinsi Jambi melakukan intervensi dengan melakukan upaya memastikan ketersediaan barangnya, harga terjangkau, distribusi lancar dan melakukan kerjasama antar daerah, antar provinsi. untuk memastikan barang komoditi tersebut tersedia.

Kemudian pada 3 September 2022, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan mengurangi alokasi anggaran negara/APBN untuk subsidi BBM, sehingga harga BBM bersubsidi naik, harga Pertalite dari Rp.7.650,- menjadi Rp.10.000,- harga Solar dari Rp.5.150,- menjadi Rp.6.800,- dan Pertamax (RON 92), dari Rp.12.500,- menjadi Rp.14.500,-.

“Sebelum kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Presiden dan Menteri Keuangan sudah terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada publik tentang pertimbangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Al Haris.

Kenaikan BBM itu berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat dan juga terhadap industri.

“Dampaknya yang tentunya sulit bagi masyarakat dan juga bagi industri, kita yakin bahwa tujuan pemerintah pusat sesungguhnya tidaklah untuk menyulitkan masyarakat, tetapi menjaga keseimbangan perekonomian negara, sekaligus menjaga keberlanjutan perekonomian dan pembangunan negara,” kata Al Haris.

Banyak respon atas penaikan harga BBM bersubsidi tersebut, baik pernyataan pendapat maupun aksi, termasuk aksi demonstrasi menyampaikan pendapat dari rekan-rekan mahasiswa di Provinsi Jambi.

“Saya sangat menghargai aksi rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dan organisasi lainnya, yang saya yakin merupakan wujud kepedulian rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dan organisasi yang mengadakan aksi kepada masyarakat dan hal tersebut sangat lumrah dalam demokrasi,” ujarnya.

Dia mengapresiasi aksi tersebut dilaksanakan dengan tertib.*