radarutama.com – Masyarakat kini diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif , baik untuk DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut, untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota dewan, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Sejumlah persyaratan tersebut di antaranya yaitu; merupakan Warga Negara Indonesia ( WNI ), minimal berusia 21 tahun, minimum berpendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain itu, masyarakat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus berasal dari partai politik. Berarti, calon independen tidak diperbolehkan untuk mengajukan diri.

Selanjutnya, calon anggota legislatif juga harus memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang mumpuni.

Sebagai informasi, mantan narapidana pun diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif . Hal tersebut sesuai dengan Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan utusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” demikian pernyataan tersebut.

Adapun, pendaftaran calon anggota legislatif ini semakin mudah lantaran tak diwajibkan menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) sebagai syarat dokumen.

Lantas, dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh calon anggota legislatif ? Berikut rincian yang telah dirangkum Pikiran-Rakyat.com.

– Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia

– Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah

– Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pemah dijatuhi pidana

– Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika

– Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih

– Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup

– Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup

– Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

– Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu

– Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup

– Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Adapun diketahui, sejumlah pihak telah mempersiapkan syarat hingga dokumen-dokumen tersebut untuk mendaftarkan diri mereka pada gelaran pemilu tahun 2024 mendatang. ***