radarutama.com – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah mengantongi tiga nama untuk dibawa ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk mengkerucutkan bakal calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta .

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta , Gembong Warsono mengatakan nama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali masuk ke dalam tiga nama bakal calon Pj Gubernur .

Gembong mengatakan saat ini pihaknya masih menjaring dua nama ASN eksternal DKI Jakarta untuk dibawa ke dalam Rapimgab pembahasan Pj Gubernur DKI Jakarta .

“Ya. Kalau saya tinggal nyari dua nama,” ujarnya, saat dihubungi wartawan, Kamis 8 September 2022.

Gembong meyakini bahwa saat ini sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta saat ini telah memiliki jagoannya masing-masing.

Saat ini semua fraksi tinggal menyodorkan nama dan jagoannya masing-masing untuk dibawa di Rapimgab. Namun memang kata dia, saat ini belum ada mekanisme yang utuh.

“Cuma mekanisme mengeluarkannya kan harus disepakati. Yang pada akhirnya tiga nama menjadi keputusan dewan. Itu yang belum disepakati. Bukan disepakati, belum dibahas,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengusulkan enam nama Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi (Joko Widodo). Tiga nama diusulkan oleh Kemendagri dan tiga dari DPRD.

Saat ini empat nama telah muncul dalam bursa Bakal Calon Pj Gubernur DKI Jakarta .

Mereka di antaranya adalah Kasetpres Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta Marullah Matali; Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Diketahui, Anies Baswedan akan selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang.

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Pj Gubernur bertugas sampai dengan pelantikan Gubernur terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu merujuk PP Nomor 17 Tahun 2020, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden.

Pengisiannya juga dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.***