radarutama.com – Pengurangan masa tahanan narapidana (napi) koruptor belakangan kembali dibicarakan. Rakyat hingga pengamat ramai menentang hal tersebut untuk para maling uang rakyat .

Salah satunya Pengamat dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr Jhon Tuba Helan.

Dia mengatakan, hukuman terpidana kasus korupsi tanah air seharusnya jangan dikurangi supaya menimbulkan efek jera yang signifikan.

“Sudah seharusnya hukuman bagi koruptor jangan dikurangi agar membawa efek jera karena korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 9 September 2022.

Baca Juga: Soal Keputusan Kemenkumham Membebaskan 23 Napi Koruptor, Begini Kata KPK…

Bertolakbelakang dengan desakkan rakyat dan pengamat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pengurangan masa tahanan itu sudah sesuai aturan.

Pembebasan sedikitnya 24 orang napi perkara korupsi belakangan, kata Yasonna sudah bersandar pada peraturan perundangan yang berlaku.

“Kami harus sesuai ketentuan saja, aturan UU-nya begitu. (Hasil dari) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 99 yang sudah di-review,” ucap Yasonna.

“Ada juga keputusan MA (Mahkamah Agung) mengatakan bahwa narapidana berhak remisi. Jadi kan sesuai prinsip non-diskriminasi, ya kemudian di-judicial review-lah PP 99. Nah, itu makanya kita dalam penyusunan UU Pemasyarakatan, menyesuaikan judicial review,” ucap Yasonna.

Baca Juga: Rekam Jejak Deretan Napi Koruptor yang Bebas Hari Ini, Jaksa Hedon Pinangki hingga Gratifikasi Zumi Zola

MA mencabut dan memmbatalkan PP No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga Kemenkumham terlah menerbitkan Permenkumham Nomor 7 Tahu 2022.

Dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan koruptor yang ingin dapat remisi bebas bersyarat wajib bayar denda dan uang pengganti.

Namun, aturan baru mengatur napi koruptor tak lagi perlu mendapat pernyataan kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana penetapan instansi penegak hukum seperti tertuang dalam PP 99 2012.

“Tidak mungkin lagi kami melawan aturan dari keputusan JR (judicial review) terhadap UU yang ada. Itu kan sudah jadi UU,” ujar dia.

Baca Juga: Tak Ada Campur Tangan KPK Soal Remisi 214 Napi Koruptor: Itu Bukan Ranah Kami

Sebanyak 23 napi pencurian uang rakyat meneriman program pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham pada 6 September 2022.

Diantaranya ada nama-nama besar dengan kasus yang tak kalah besar, seperti Ratu Atut Chosiyah, Suryadharma Ali, Pinangki Sirna Malasari, dan Zumi Zola.

Ada juga Syahrul Raja Sampurnajaya, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto, Andri Tristianto, Budi Susanto, Danis Hatmaji, Patrialis Akbar, Edu Nasution, Irvan Rivano Muchtar, Ojang Sohandi, dan yang lainnya.

Seolah menjawab penolakkan Yasonna Laoly, pengamat Dr Jhon Tuba menegaskan bahwa rakyat berhak mengajukan gugatan lewat LSM, jika UU No.22 tahun 2022 dinilai merugikan masyarakat.“Masyarakat dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dirugikan dengan aturan tersebut,” ujar dia. ***