radarutama.com – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menempatkan penanganan kasus stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi secara kronis, menjadi program prioriitas.Program itu di antaranya diwujudkan dengan pemberian makanan tambahan (PMT)serta pemantauan tumbuh kembang anak balita ke rumah-rumah penduduk.

Sebagai implementasi program penanganan stunting, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda pada akhir Agustus 2022di Kantor Camat Bukit Kecil Palembangmemberikan makanan tambahan kepada puluhan balita dari keluarga miskin berupa makanan berprotein hewani, seperti telur dan susu.

Harapannya, jika makanan yang mengandung protein hewani dikonsumsi setiap hari atau sesering mungkin oleh anak balita akan bisa mencegah kasus stunting pada anak.

Selain itu, Pemkot Palembang kinisedangmelakukan pemantauan tumbuh kembang 1.000 anak usia di bawah lima tahun (balita) yang berpotensi stunting.

Petugas puskesmas, posyandudan tim percepatan penurunan kasusstunting diperintahkan lebih sering turun ke lapangan guna melakukan pemantauan kemungkinan adanya gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis di masyarakat.

Dengan pemantauan secara intensif dan pemberian makanan tambahan atau asupan pangan sehat dan bergizi, balita yang terpantau stunting bisa dikontrol kondisi kesehatannya serta dapat hidup normal kembali seperti anak-anak lainnya.

Guna memastikan kegiatan pemantauan tersebut berjalan sesuai harapan, Pemkot Palembang melakukan pengawalan secara langsung.

Pemkot Palembang membentuk tim penggerak percepatan penurunan stunting yang siap melakukan pelayanan dan pengawasan secara jemput bola demi tumbuh kembang anak ke rumah-rumah penduduk.

Tim penggerak yang didukung kader posyandu itu mengunjungi kediaman warga untuk menimbang berat badan bayi dan ibu hamil, serta menjalankan program perbaikan gizi. “Jika berat bayi dan ibu hamil dalam dua kali penimbangan tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka akan segera diintervensi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina.

Program jemput bola tersebut sudah berjalan sejak pandemi COVID-19 pada April 2020. Sebab,posyandu di wilayah sebaran kasus COVID-19 cukup tinggi maka pelayanan saat itu ditutup.

Namun, saat ini sebagian posyandu sudah bisa aktif kembali membuka pelayanan kepada balita dan ibu hamil dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Oleh karena itu, dengan pelayanan jemput bola ke rumah-rumah penduduk diharapkan dapat mendukung terwujudnya prevalensi kasus kekerdilan di Palembang tidak lebih dari 14 persen.

Prevalensi berpotensi meningkat jika program intervensi tidak berjalan dengan baik, sehingga Dinkes Palembang berupaya menambah lokasi khusus intervensi dari awalnya 10 kelurahan pada 2020 kini 40 kelurahan lebih. Intervensi yang dijalankan sifatnya spesifik dan yang sifatnya sensitif.

Intervensi spesifik dilaksanakan dari sisi kesehatan mulai dari pemantauan kondisi ibu hamil dan remaja puteri, sedangkan intervensi sensitif dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak terkait pengawasan perilaku hingga keterpenuhan akses sanitasi. Apalagi stuntingtidak muncul tiba-tiba, tapi muncul dalam jangka waktu panjang.

Turunkan stunting

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Palembang, Sumatera Selatan, optimistis bisa mewujudkan target penurunan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronissebesar 14 persen pada 2024.

Berdasarkan data, kasus stuntingdi Kota Palembang secara bertahap berhasil diturunkan. Pada Agustus 2021angka stunting tercatat 24,4 persen, sedangkan tahun ini 16,1 persen, angka stunting itu akan terus ditekan sesuai target bahkan diupayakan lebih rendah lagi.

Melihat data keberhasilan menekan angka kasus stunting itu, PPKB berupaya semakin menggalakkan penyuluhan dan kegiatan lain yang dapat memicu penurunan angka kasus gagal tumbuh kembang pada anak.

Upaya untuk menurunkan kasus stunting tidak hanya dibebankan kepada satu atau dua instansi seperti Dinas Kesehatan dan PPKB, tetapi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan melibatkan semua OPD terkait diharapkan pencegahan dan pemberantasan stunting di Kota Palembang bisa berjalan maksimal.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumatera Selatan juga optimistis bisa berkontribusi menekan prevalensi balita stunting secara umum di Kota Palembang dan 16 kabupaten/kota lainnya di provinsi setempat dari 24,8 persen menjadi 14 persen pada 2024 sesuai target nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. BKKBN siap membantu pemda setempat menurunkan prevalensi balita stunting yang tergolong cukup tinggi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Mediharyanto menyatakan siap membangun sinergi dengan pemerintah provinsi serta 17 pemkab dan pemkot guna menurunkan angka stunting.

Melihat angka prevalensi balita stunting di Sumsel yang tergolong tinggi itu, perlu kerja keras dan kerja sama dengan berbagai sektor terkait, baik antar-lembaga maupun organisasi, dan mitra kerja profesional.

Untuk itu, langkah dan strategi dalam percepatan penyelenggaraan program Bangga Kencana tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sinergi, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja termasuk juga tingkatan di wilayah lini lapangan.Bangga Kencanasingkatan dari Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Melalui upaya itu diharapkan bisa menggambarkan situasi dan kondisi yang senyatanya, keberhasilan atau kegagalan terhadap hasil kerja tim percepatan penanganan stunting (TPPS).

Wagub Sumsel Mawardi Yahya dalam acara rekonsiliasi percepatan penurunan sunting tingkat provinsi baru-baru ini menyatakan pihaknya bersama pemkab dan pemkotdi provinsi ini terus berupaya mengejar penurunan angka stunting. Pemprov Sumsel mendukung percepatan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, sesuai program pemerintah pusat.

Melalui berbagai upaya seriuspemerintah daerah dan didukung secara maksimal oleh pemerintah pusat, maka penurunan prevalensi balita stuntingoptimistis bisa dicapai sesuai target yang ditetapkan.