Radar Utama – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak dan mengalami kerusakan di sejumlah daerah.
“DPR mendorong Pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia juga meminta Pemerintah agar menjadikan peristiwa robohnya bangunan sekolah sebagai peringatan keras untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia.
“Yang baru diketahui mungkin hanya sebagian, tapi saya yakin kalau ditelisik ada banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah harus menginspeksi sekolah-sekolah untuk mengecek kelayakan bangunan maupun infrastruktur pendidikan lainnya,” tuturnya.
Menurut dia, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan, dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik,” katanya.
Puan meminta Pemda juga harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan, sebab rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan hingga pelaksanaan.
“Sehingga kebutuhan sekolah di semua daerah dapat termonitor dengan baik,” ucapnya.
Selainitu, Puan juga meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek konstruksi dan sistem pemeliharaan bangunan serta fasilitas di sejumlah sekolah.
“Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa kondisi bangunan dan fasilitas sekolah sudah sesuai standar keamanan dan kenyamanan bagi siswa. Dinas Pendidikan daerah harus lebih cekatan dalam menerima laporan dari sekolah dan menindaklanjuti jika ada bangunan sekolah yang tidak layak kondisinya. Respons cepat dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Puan berharap Pemerintah bisa menyusun prioritas sekolah mana yang mendapat bantuan untuk renovasi sekolah dengan ketersediaan anggaran perbaikan sekolah rusak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun.
“Pemerintah perlu terus meningkatkan anggaran untuk perbaikan bangunan sekolah agar semua sekolah di Indonesia dapat memiliki kondisi yang baik dan dapat mendukung proses belajar mengajar yang optimal,” paparnya.
Dia juga menilai diperlukan sinergitas antara Kemendikbudristek dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mengatasi persoalan sarana infrastruktur penunjang dunia pendidikan yang kerap menjadi kendala, misalnya dalam membangun atau memperbaiki akses jalan menuju sekolah.
“Pemerintah dengan kerja sama lintas kementerian perlu terus meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah akses sulit menuju sekolah. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa semua siswa di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan,” terangnya.
Puan mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku pelajar, serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembelajaran sehingga diharapkan mampu meminimalisir kenakalan pelajar.
“Pengembangan fasilitas olahraga juga menjadi fokus. Dengan adanya lapangan sepak bola, basket, dan tempat bermain lainnya, pelajar memiliki alternatif aktivitas yang sehat dan bermanfaat. Ini membantu mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan kenakalan,” kata Puan.