radarutama.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat ini sedang menelusuri asal usul Bjorka, yaitu hacker yang belakangan membocorkan sejumlah data perusahaan hingga pejabat publik di Indonesia.
“Sedang kita telusuri,” kata Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian kepada wartawan di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022), dikutip dari Kompas.com.
BSSN juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk menelusuri hacker tersebut.
“Kita bersama-sama dengan aparat terkait, khususnya Bareskrim kita juga berkoordinasi untuk mendapatkan (latar belakang),” imbuhnya.
Nama Bjorka sendiri mulai menjadi sorotan setelah melakukan sejumlah aksinya dengan membagikan data pribadi pengguna di Indonesia melalui forum online.
Data yang dibocorkan terkait dengan pelanggan Indihome, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM hingga surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Bjorka belakangan juga melakukan doxing, yaitu tindakan menyebarkan data pribadi seseorang dengan maksud menyerang orang tersebut. Mereka yang terdampak doxing mayoritas merupakan pejabat publik seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua DPR, Puan Maharani, Menteri BUMN, Erick Tohir dan lain sebagainya.
BSSN sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang menyikapi serangan siber. Namun, bukan berarti abai akan adanya serangan siber.
“Masyarakat diharapkan menyikapi dengan tenang tapi bukan berarti abai, jadi intensitasnya kalau dalam siber intensitas rendah dan kita harapkan jangan sampai terjadi juga meningkat,” ujar Hinsa.
Beberapa data yang dibocorkan Bjorka valid
Terlepas dari sumber data kebocoran yang belum teridentifikasi, Kepala BSSN menyatakan bahwa beberapa data yang diretas oleh Bjorka adalah data valid. Namun data yang valid hanya berlaku pada sebagian data yang diumbar hacker tersebut, sementara data lainnya terindentifikasi tidak valid.
“Saya tidak katakan semuanya tidak valid tapi ada juga yang valid,” kata Hinsa dalam kesempatan yang sama.
“Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang (data umum),” lanjut Hinsa.
Hinsa juga menyatakan bahwa pemerintah tidak merasa kehilangan data vital. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder terkait akan tetap melakukan evaluasi peretasan yang dilancarkan Bjorka.