Radar Utama – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat untuk semakin meningkatkan literasi digital guna mencegah gangguan informasi, termasuk hoaks dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan tidak begitu saja percaya akan suatu berita apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoaks atau berita-berita palsu,” ujar Budi Arie di Jakarta, Kamis.
Dalam upaya menyukseskan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan narasi besar Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.
Budi Arie menyatakan bahwa Kementerian Kominfo juga turut mendukung melalui kampanye Pemilu Damai 2024.
Fokus dari narasi Pemilu Damai ini adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas serta menjaga ruang digital agar tetap sehat, bijak, dan kondusif.
Dalam konteks Pemilu 2024, kata dia, tingginya pemanfaatan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama terkait dengan kekacauan informasi atau information disorder yang dapat menghasilkan misinformasi, disinformasi, dan malainformasi.
Budi Arie mengingatkan bahwa sebanyak 42 persen masyarakat percaya terhadap misinformasi seputar pemilu, yang dapat berdampak negatif pada polarisasi dan kepercayaan terhadap demokrasi, institusi pemilu, dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, tidak mudah percaya pada berita tanpa verifikasi, serta berkomitmen untuk tidak menyebarkan hoaks atau berita palsu.
“Kita mengharapkan Pemilu ini bisa kita lalui dengan semangat persatuan nasional, kebersamaan karena kita percaya pada bangsa yang bersatu yang bisa mewujudkan kemajuan sebuah negara,” ujar dia.
Kementerian Kominfo memiliki alur penanganan hoaks dari hulu ke hilir untuk mencegah penyebaran disinformasi di ruang digital.
Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo melakukan peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.
Di tahap ini, masyarakat didorong untuk menyaring informasi yang didapat secara proaktif dan mandiri. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo bermitra dengan komunitas, akademisi, dan institusi pemerintahan lainnya.
Pada tingkat menengah, Kementerian Kominfo melakukan pengecekan fakta dan validasi informasi yang mengandung hoaks melalui moderasi konten dan pemutusan akses konten hoaks.
Sementara pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo mendukung penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
Apabila masyarakat menemukan informasi yang kebenarannya tidak meyakinkan terkait Pemilu 2024, agar bisa melaporkan ke platform digital atau secara langsung ke Kementerian Kominfo di kanal web aduankonten.id atau pun di kanal web Bawaslu jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id.