radarutama.com – ahanan pangan dan menekan angka kemiskinan adalah dua dari sekian tugas penting dan urgen dari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Makanya, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang berlangsung secara hybrid, 18 Agustus 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah.

Berkenaan dengan itu, Presiden Jokowi memberikan lima arahan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.

Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.

Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tentu saja, arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia.

Tekanan inflasi

Salah satu persoalan yang menjadi momok ketika kondisi perekonomian mengalami guncangan adalah kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi yang tinggi.

Pada Juli 2022, misalnya, inflasi mencapai 4,94 persen (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1 persen, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47 persen (yoy).

Tekanan lebih lanjut dapat tertahan oleh stabilnya harga beras sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019.

Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global.

Para ekonom memperkirakan bahwa tekanan inflasi IHK akan meningkat. Hal tersebut didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah.

Upaya bersama memang perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, patut disyukuri bahwa pemerintah ternyata masih mampu mengendalikan tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Terbukti, pada Agustus 2022, IHK mengalami deflasi, setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,64 persen (mtm), terutama bersumber dari penurunan harga kelompok volatile food dan penurunan inflasi administered prices, di tengah inflasi inti yang meningkat

Masalah pangan

Kebijakan moneter mengendalikan inflasi sebetulnya sangat bertalian dengan upaya pemerintah membangun ketahanan pangan, khususnya dalam hal swasembada beras.

Meski swasembada pangan belum merata ke seluruh wilayah Nusantara, tetapi pemerintah Indonesia, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) terbukti mampu mencapai 90 persen lebih rasio swasembada atau rasio antara produksi dalam negeri dengan total permintaan.

Tingkat swasembada yang tinggi memang merupakan langkah maju yang besar. Terutama ketika kondisi geopolitik internasional sedang dalam kondisi terburuk seperti sekarang.

Pencapaian itulah yang membuat Jean Balie, Direktur Jenderal International Rice Research Institute (IRRI) menganugerahkan penghargaan untuk sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021.

Balie mengatakan penghargaan tersebut merupakan kado bagi Indonesia yang memperingati Hari Kemerdekaan ke-77.

Pada sisi lain, Presiden Jokowi memaparkan bahwa pencapaian meningkatkan ketahanan pangan terjadi karena ditopang oleh kondisi infrastruktur yang semakin baik.

Hingga saat ini Indonesia sudah membangun 29 bendungan besar yang dibangun dalam rangka menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi beras di Indonesia.

Bahkan, untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah sedang membangun 61 bendungan lagi.

Selain itu, dari sisi anggaran, pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan yang besar. Pada 2022, nilainya mencapai Rp 92,3 triliun, meningkat Rp 14,3 triliun dibandingkan anggaran tahun 2018, sebanyak Rp 86 triliun.

Anggaran Rp 92,3 triliun itu dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sebanyak Rp 14,5 triliun, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 6,1 triliun, untuk Kementerian PUPR Rp 15,5 triliun dan untuk K/L lainnya, Rp 0,6 triliun.

Khusus untuk pembangunan bendungan untuk mendukung ketahanan pangan, total ada 61 bendungan dalam proses.

Masalah kemiskinan

Tentu saja, sistem ketahanan pangan yang baik berefek positif pada angka kemiskinan. Laporan terakhir BPS mengungkapkan bahwa terlepas dari berbagai permasalahan yang belum tuntas, tetapi prospek pemulihan ekonomi sudah ada di depan mata.

Setelah melonjak hingga dobel digit pada 2020 akibat pandemi, per Maret 2022 tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun menjadi 9,54 persen, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, dan 10,14 persen per Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang pada September 2021 dan menurun 1,38 juta orang pada Maret 2021.

Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan per Maret 2022 turun sebanyak 0,04 juta orang (dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,82 juta orang pada Maret 2022).

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,30 juta orang (dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022).

Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 131.014,00 (25,92 persen).

Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.395.923,00/rumah tangga miskin/bulan.

Kita tentu saja bersyukur bahwa tingkat kemiskinan berada dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat.

Ini merupakan hal yang positif, mengindikasikan efektifitas dalam kebijakan dan untuk itu perlu dilanjutkan dengan memfungsikan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber).

Perkembangan ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang sejak tahun lalu kembali positif.

Meskipun belum menyamai situasi pra-pandemi (9,22 persen pada September 2019), penurunan angka kemiskinan setidaknya menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian nasional berangsur membaik.

Paling tidak ada tiga faktor yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Pertama, tingkat mobilitas orang dan barang yang lebih lancar dibandingkan dengan tahun awal pandemi.

Kedua, harga barang-barang yang relatif terkendali, khususnya untuk golongan bahan pangan. Harga bahan pangan berperan sangat besar dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin.

Ketiga, maraknya berbagai program bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin selama pandemi yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terlepas dari masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.

Namun untuk menilai PEN tak cukup hanya berpatokan pada tingkat kemiskinan secara agregat.

Faktanya, saat ini kita masih berhadapan dengan sejumlah permasalahan serius. Pertama, penurunan kemiskinan di daerah perkotaan misalnya, relatif masih sangat lambat.

Pada Maret 2021 jumlah miskin kota masih naik menjadi 7,89 juta jiwa dan turun pada September menjadi 7,6 dan turun lagi pada 7,5 pada Maret 2022.

Kedua, kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Menurut BPS, data gini ratio pada Maret 2022 mencapai 0,384, lebih tinggi dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,381.

Selain itu, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman kenaikan inflasi IHK diperkirakan masih berlanjut hingga Semester II 2022 didorong antara lain oleh masih tingginya harga energi dan pangan global.

Masalah lainnya lagi adalah, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan berisiko meningkatkan inflasi inti dan ekspektasi inflasi.

Walau mengalami peningkatan swasembada beras dan penguatan ketahanan pangan, kita memang tetap harus waspada dengan ancaman inflasi IHK yang dapat dipicu oleh meluasnya dampak krisis global akibat geopolitik, terutama perang Ukraina yang belum ada tanda-tanda hendak berakhir.

Menurut penulis, sebagai warga bangsa, kita sepatutnya berpartisipasi aktif mengendalikan laju inflasi IHK dan menjaga ketahanan pangan.

Salah satu bentuk partisipasi kita kita adalah dengan menjalan pola hidup hemat. Pertama, hemat memanfaakan sumber daya pangan. Kedua, hemat dalam menggunakan energi atau BBM.

Langkah penghematan di bidang pangan perlu dilakukan mengingat dalam kondisi perubahan iklim sekarang ini, produksi pangan sangat sulit diprediksi. Sementara itu, supply chain bahan pangan pun dapat saja terganggu akibat krisis geopolitik.

Krisis geopolitik juga dipastikan menggangu supply chain pasokan energi. Sementara itu, besaran subsidi dan kompensasi energi kita terus membengkak, dan telah menyentuh angka total Rp 502,4 triliun di APBN 2022.

Jadi, menjalani ‘hidup hemat’ adalah sebuah solusi yang sangat strategis bagi Indonesia saat ini!